Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara dan abdi masyarakat, mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu…
Pemerintah Kabupaten Buru Selatan (Bursel) gelar operasi pasar untuk memastikan kestabilan harga dan tidak terjadi kelangkaan barang kebutuhan bahan pokok oleh masyarakat Menghadapi Inflasi Elnino. Operasi pasar Pemkab Bursel ini ditinjau Langsung Oleh Pak Wakil Bupati dan Sekda Buru Selatan dan Beberapa OPD Teknis Diantaranya Asisten II Buru Selatan, Dinas Disperindag, Dinas Sosial, Dinas Perikanan,…
Wakil Bupati Buru Selatan memimpin Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Buru Selatan Tahun 2023. Kegiatan yang dihadiri oleh Beberapa OPD Teknis, Dinas Sosial, Bappeda Litbang, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan OPD terkait dilaksanakan di Ruang Rapat Sekda Pada, Senin (11/09/2023). Selain Itu pemberian Bantuan Kepada Anak Dan Balita Beresiko Stunting,…
Survei Penilaian Integritas (SPI) adalah perangkat diagnostik yang dapat digunakan sebagai alat ukur obyektif untuk memetakan capaian dan kemajuan upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD). SPI berusaha mengukur penilaian persepsi dan pengalaman sebagai pemangku kepentingan di instansi K/L/PD, yang terbagi menjadi dua penilaian yaitu penilaian internal dengan responden adalah pegawai pada instansi…
Sejumlah OPD di Kabupaten Buru Selatan mendapatkan kunjungan dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Maluku. Kunjungan Ombudsman tersebut dalam rangka melaksanakan penilaian tentang pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan. OPD tersebut antara lain Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pendidikan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP),…
Yuk berperan aktif dalam perbaikan pelayanan publik sehingga dapat terjadi perubahan yang lebih baik dari waktu ke waktu. Pengetahuan dan persepsi anda sangat berharga sebagai gambaran langsung dari pelaksanaan pelayanan publik saat ini. Penilaian persepsi maladministrasi ini merupakan salah satu bagian dari penilaian yang lebih komprehensif yaitu penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh…
Sejak didirikan tahun 2000, Ombudsman secara berkelanjutan melakukan tugasnya sebagai lembaga negara pengawas pelayanan publik. Tidak mudah melaksanakan tugas tersebut dengan banyaknya unit penyelenggara di negeri ini, dengan banyaknya instansi kementerian termasuk unit-unit perwakilan di setiap provinsi/kabupaten/kota hingga penyelenggaraan layanan yang ada di setiap pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota. Selain itu, luasnya lingkup pelayanan publik menjadi tantangan…
Penghargaan ini diberikan sebagai ajang apresiasi kepada kepala daerah yang dianggap berprestasi dan Kategori Pendorong Daerah 3T. Acara tersebut berlangsung di The Ritz-Carlton Mega Kuningan Jakarta pada Selasa 29 Agustus 2023. Acara ini dihadiri para penerima penghargaan, mulai dari Gubernur, Bupati, dan wali kota. Hadir pula Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.Tito berharap penghargaan ini bisa…
Maladministrasi merupakan perilaku atau perbuatan melawan hukum dan etika dalam proses administrasi pelayanan publik. Maladministrasi ada berbagai macam seperti penyimpangan prosedur, penyalahgunaan wewenang, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum, tindakan diskriminatif, permintaan imbalan, dan lainnya. Tidak hanya oleh Pemerintah, tindakan Maladministrasi bisa jadi juga dilakukan oleh BUMN, BUMD, BHMN maupun badan swasta atau bahkan perseorangan….
Seputar DTKS (F.A.Q)
